oleh

Sikapi Pembangunan di Lampura, Asosiasi Kontraktor Rapatkan Barisan

Kotabumi, SM.com – Menyikapi pembangunan di Lampung Utara, sejumlah Asosiasi Kontraktor di Lampung Utara merapatkan barisan. “Kita ini sebagai kontraktor yang memiliki Badan Usaha dan ber alamatkan di Lampung Utara, sudah saatnya kita merapatkan barisan,” kata Mahendra Rizki, selaku perwakilan dari HIPTASI, Selasa (5/10/2021),

Menurut dia pihaknya memandang perlu untuk menyatukan visi dan misi demi terciptanya pembangunan yang sesuai dengan harapan masyrakat. “Bagaimana bisa mencapai semua itu, tentunya semua pengusaha yang ada di Lampung Utara ini, khususnya jasa konstruksi mesti besenergi dengan pemerintah setempat,” katanya dalam pertemuan beberapa Asosiasi Kontraktor, Selasa (5/10/2021).

Menurut Rzki, selaku jasa konstruksi pihaknya selalu bersaing secara sehat. “Karena itu, Pemkab harus memberikan ruang bagi kami untuk ikut berkontribusi membangun kabupaten ini,” tukasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, GAPEKSINDO, APKALI, ASPEKNAS, ASKONAS, ASPEKINDO, HIPTASI serta HATAKI.

Hal senada di sampaikan Syahrir Iwan Syam selaku juru bicara mengatakan jika asosiasi di Lampung Utara sangat siap jika dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini.

“Kami dari asosiasi sangat mendukung program ini dan siap jika dilibatkan. Baik itu prosesnya melalui tender atau penunjukkan langsung,” jelas Syahrir yang juga selaku sekretaris ASPEKNAS.

Dia menegaskan, banyak kontraktor lokal di Lampung Utara yang mumpuni. Selain itu, kontraktor lokal memiliki komitmen kuat untuk membangun kabupaten Lampung Utara.

“Tolong kami dilibatkan (program PEN). Kalau tidak, terpaksa kami terpaksa menempuh langkah hukum. Karena jika bicara kepentingan kontruksi, kami selaku asosiasi punya kepentingan disitu,” tegasnya.

Selain itu para Asosia kontrkator itu juga sangat mendukung Langkah Pemkab Lampung Utara melakukan pinjaman sebesar Rp 122 miliar melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kendati demikian, para pengusaha jasa konstruksi itu meminta pemerintah berhati-hati dalam melaksanakan program tersebut. “Kami menghibau pemerintah khususnya Lampung Utara agar professional dalam menjalankan program PEN tersebut, agar tidak terjadi kegaduhan. Terlebih kegaduhan itu melibatkan para rekanan atau kontraktor. “Kalau nantinya buat gaduh, lebih baik tidak usah dilaksanakan program itu,” tegas Suripto, Ketua ASPEKNAS Lampura. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed